Saturday, July 31, 2010
Kaifan - Kuwait. Sore hari tadi Sabtu 31 Juli 2010 pukul 16.30 WK telah diadakan pertemuan oleh tamu kunjungan dari perwakilan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan perwakilan masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai TKI di Kuwait, tepatnya digedung KBRI di Kaifan Block VII, Al-Aseema Region - Kuwait.
Perwakilan INNA-K yang hadir sejumlah 10 orang, lainnya merupakan perwakilan dari Pekerja di Oil Company, British Airways, Agency TKI dan beberapa kelompok TKI sektor lainnya yang secara keseluruhan berkisar 40 orang yang hadir disana.
Kunjungan Pejabat BNP2TKI ke Kuwait sebenarnya berfokus pada penjajakan adanya kemungkinan peluang lowongan kerja bagi TKI yang dapat ditempatkan di Kuwait, baik sektor formal maupun informal. Terlepas dari hal tersebut, pihak BNP2TKI mencoba menggali kendala yang dihadapi TKI di Kuwait dalam upaya meningkatkan perlindungan kerja TKI oleh Pemerintah melalui jalur BNP2TKI.
Menurut informasi yang disampaikan pihak BNP2TKI, TKI di Kuwait sebagian besar bekerja pada sektor informal. Hanya 5% saja mereka yang bekerja pada sektor formal. Dengan kata lain, pekerja Penata Laksana Rumah Tangga (PRT) mendominasi keberadaan TKI di Kuwait.
Masing-masing perwakilan yang hadir satu persatu dipersilakan memperkenalkan diri, selanjutnya diberikan kesempatan menjelaskan permasalahan yang dihadapi selama bekerja di Kuwait.
Selaku perwakilan INNA-K, Eko Priyanto sebagai Ketua menyampaikan beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi Perawat Indonesia di Kuwait. Diantaranya adalah permasalahan Verifikasi Ijazah, Pengakuan Penyetaraan Sarjana Keperawatan oleh MOH Kuwait atas gelar S1 Keperawatan dari Indonesia, dan Standar bagi PJTKI untuk menarik biaya selama proses perekrutan hingga pemberangkatan Perawat ke Kuwait.
Adapun jawaban yang diberikan sangat kurang memuaskan, Pihak perwakilan BNP2TKI tidak mengetahui mengenai permasalahan Verifikasi Ijazah yang dihadapi Perawat Indonesia di Kuwait. Padahal berita ini tidak hanya beredar di Kuwait saja, bahkan beberapa tahun yang lalu sempat diberitakan di media TV SCTV bahwa seorang Perawat Indonesia dengan kondisi hamil besar tidak dapat pulang ke Indonesia dikarenakan verifikasi Ijazah yang belum selesai.
Permasalahan verifikasi Ijazah sudah berulang kali dibahas saat beberapa kali kunjungan pejabat DEPNAKER, Dinas Kesehatan, DEPLU dan entah tamu dari perwakilan mana lagi yang rasanya cukup mendapatkan penjelasan dari INNA-K sejak tahun 2000. Semuanya nol besar, tidak ada tanggapan yang disertai tindakan berarti dari Instansi Pemerintah Indonesia dalam pemecahan masalah tersebut.
Baru tahun 2008 sedikit dirasakan adanya titik terang setelah INNA-K secara terorganisir terjun langsung perwakilannya ke Jakarta untuk mencari tahu dimana sebenarnya kendala (berkas) dari pihak Pemerintah Kuwait terhenti di Indonsia. Jawaban mengenai dimana keberadaan kiriman berkas verifikasi pihak Kuwait ke Indonesia memang tidak diketahui, Yang pasti adalah tidak adanya jawaban dari pihak Pemerintah Indonesia atas pertanyaan pihak Kuwait.
INNA-K pada tahun 2008 membentuk Tim Verifikasi Ijazah, beberapa perwakilan dari mereka ke Jakarta dengan membawa langsung berkas sejumlah Perawat untuk ditindak lanjuti kearah penyelesaian verifikasi tersebut. Adapun lembaga atau instansi yang terkait secara langsung belakangan diketahui adalah Puspronakes, DinKes, DIKTI, Deplu dan Kedutaan Kuwait di Jakarta.
Terkait permasalahan pengakuan pihak kuwait atas sarjana S1 Keperawatan dari Indonesia, perwakilan BNP2TKI hanya akan mencoba memberikan informasi tersebut ke Instansi terkait di Indonesia (DepDikBud dan DepKes).
Sedangkan permasalahan standar penarikan biaya oleh PJTKI kepada Perawat belum mendapatkan tanggapan dari pihak BNP2TKI. Demikian juga terhadap keterlibatan PJTKI atas tanggungjawabnya terhadap permasalahan Perawat (TKI) selama masa kontrak 2 tahun pertama. Baik permasalahan formalitas awal yang dirasakan berat sehingga Perawat baru menerima gaji setelah 7 bulan di Kuwait (hanya 3 bulan pertama mendapat biaya hidup), maupun keterlibatan PJTKI pada kasus Pemulangan Perawat karena dinyatakan un-fit hasil pemeriksaan kesehatannya (padahal di Indonesia lulus dinyatakan fit).
Pertemuan dengan pihak BNP2TKI hanya memberikan informasi seperti yang sudah-sudah terhadap kunjungan pejabat yang terkait dengan TKI, Pemecahan permasalahan Perawat akan dimulai dari nol lagi dengan harus menceritakan kronologis verifikasi kembali dan akan diteruskan ke Indonesia.
Sedangkan pihak BNP2TKI berhasil mendapatkan gambaran adanya peluang bagi TKI untuk ditempatkan di Kuwait. Semoga saja Pemerintah Indonesia tidak hanya mencari peluang meng-EKSPOR pekerja keluar negeri, tetapi secara utuh dapat membantu melindungi TKI apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hak TKI itu sendiri.
Verifikasi Ijazah yang tidak selesai bagi Perawat di Kuwait telah menghapuskan hak yang bersangkutan untuk mendapatkan uang pesangon pensiun (re-sign), bahkan tidak dapat pulang kembali ke Indonesia dengan status habis kontrak. Melainkan bersatus kabur meninggalkan Kuwait saat cuti tahunan, dan ini meninggalkan image yang kurang baik bagi Perawat Indonesia di Kuwait.
Perwakilan INNA-K yang hadir sejumlah 10 orang, lainnya merupakan perwakilan dari Pekerja di Oil Company, British Airways, Agency TKI dan beberapa kelompok TKI sektor lainnya yang secara keseluruhan berkisar 40 orang yang hadir disana.
Kunjungan Pejabat BNP2TKI ke Kuwait sebenarnya berfokus pada penjajakan adanya kemungkinan peluang lowongan kerja bagi TKI yang dapat ditempatkan di Kuwait, baik sektor formal maupun informal. Terlepas dari hal tersebut, pihak BNP2TKI mencoba menggali kendala yang dihadapi TKI di Kuwait dalam upaya meningkatkan perlindungan kerja TKI oleh Pemerintah melalui jalur BNP2TKI.
Menurut informasi yang disampaikan pihak BNP2TKI, TKI di Kuwait sebagian besar bekerja pada sektor informal. Hanya 5% saja mereka yang bekerja pada sektor formal. Dengan kata lain, pekerja Penata Laksana Rumah Tangga (PRT) mendominasi keberadaan TKI di Kuwait.
Masing-masing perwakilan yang hadir satu persatu dipersilakan memperkenalkan diri, selanjutnya diberikan kesempatan menjelaskan permasalahan yang dihadapi selama bekerja di Kuwait.
Selaku perwakilan INNA-K, Eko Priyanto sebagai Ketua menyampaikan beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi Perawat Indonesia di Kuwait. Diantaranya adalah permasalahan Verifikasi Ijazah, Pengakuan Penyetaraan Sarjana Keperawatan oleh MOH Kuwait atas gelar S1 Keperawatan dari Indonesia, dan Standar bagi PJTKI untuk menarik biaya selama proses perekrutan hingga pemberangkatan Perawat ke Kuwait.
Adapun jawaban yang diberikan sangat kurang memuaskan, Pihak perwakilan BNP2TKI tidak mengetahui mengenai permasalahan Verifikasi Ijazah yang dihadapi Perawat Indonesia di Kuwait. Padahal berita ini tidak hanya beredar di Kuwait saja, bahkan beberapa tahun yang lalu sempat diberitakan di media TV SCTV bahwa seorang Perawat Indonesia dengan kondisi hamil besar tidak dapat pulang ke Indonesia dikarenakan verifikasi Ijazah yang belum selesai.
Permasalahan verifikasi Ijazah sudah berulang kali dibahas saat beberapa kali kunjungan pejabat DEPNAKER, Dinas Kesehatan, DEPLU dan entah tamu dari perwakilan mana lagi yang rasanya cukup mendapatkan penjelasan dari INNA-K sejak tahun 2000. Semuanya nol besar, tidak ada tanggapan yang disertai tindakan berarti dari Instansi Pemerintah Indonesia dalam pemecahan masalah tersebut.
Baru tahun 2008 sedikit dirasakan adanya titik terang setelah INNA-K secara terorganisir terjun langsung perwakilannya ke Jakarta untuk mencari tahu dimana sebenarnya kendala (berkas) dari pihak Pemerintah Kuwait terhenti di Indonsia. Jawaban mengenai dimana keberadaan kiriman berkas verifikasi pihak Kuwait ke Indonesia memang tidak diketahui, Yang pasti adalah tidak adanya jawaban dari pihak Pemerintah Indonesia atas pertanyaan pihak Kuwait.
INNA-K pada tahun 2008 membentuk Tim Verifikasi Ijazah, beberapa perwakilan dari mereka ke Jakarta dengan membawa langsung berkas sejumlah Perawat untuk ditindak lanjuti kearah penyelesaian verifikasi tersebut. Adapun lembaga atau instansi yang terkait secara langsung belakangan diketahui adalah Puspronakes, DinKes, DIKTI, Deplu dan Kedutaan Kuwait di Jakarta.
Terkait permasalahan pengakuan pihak kuwait atas sarjana S1 Keperawatan dari Indonesia, perwakilan BNP2TKI hanya akan mencoba memberikan informasi tersebut ke Instansi terkait di Indonesia (DepDikBud dan DepKes).
Sedangkan permasalahan standar penarikan biaya oleh PJTKI kepada Perawat belum mendapatkan tanggapan dari pihak BNP2TKI. Demikian juga terhadap keterlibatan PJTKI atas tanggungjawabnya terhadap permasalahan Perawat (TKI) selama masa kontrak 2 tahun pertama. Baik permasalahan formalitas awal yang dirasakan berat sehingga Perawat baru menerima gaji setelah 7 bulan di Kuwait (hanya 3 bulan pertama mendapat biaya hidup), maupun keterlibatan PJTKI pada kasus Pemulangan Perawat karena dinyatakan un-fit hasil pemeriksaan kesehatannya (padahal di Indonesia lulus dinyatakan fit).
Pertemuan dengan pihak BNP2TKI hanya memberikan informasi seperti yang sudah-sudah terhadap kunjungan pejabat yang terkait dengan TKI, Pemecahan permasalahan Perawat akan dimulai dari nol lagi dengan harus menceritakan kronologis verifikasi kembali dan akan diteruskan ke Indonesia.
Sedangkan pihak BNP2TKI berhasil mendapatkan gambaran adanya peluang bagi TKI untuk ditempatkan di Kuwait. Semoga saja Pemerintah Indonesia tidak hanya mencari peluang meng-EKSPOR pekerja keluar negeri, tetapi secara utuh dapat membantu melindungi TKI apabila menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hak TKI itu sendiri.
Verifikasi Ijazah yang tidak selesai bagi Perawat di Kuwait telah menghapuskan hak yang bersangkutan untuk mendapatkan uang pesangon pensiun (re-sign), bahkan tidak dapat pulang kembali ke Indonesia dengan status habis kontrak. Melainkan bersatus kabur meninggalkan Kuwait saat cuti tahunan, dan ini meninggalkan image yang kurang baik bagi Perawat Indonesia di Kuwait.
ShareThis
